MAKALAH
“KAJIAN SEJARAH & TEORI EKONOMI”
DosenPengampu
: SITI HALIMAH, S.Pd, MM
Disusun :
1.
RAHMAD
2.
WAZIATUN
3.
FARAH
MAJELIS
TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
SEKOLAH
TINGGI KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP)
MUHAMMADIYAH SAMPIT
2016
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum
Warohmatullahi Wabarakaatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang
telah memberikan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kami sehingga kami
dalam menyelesaikan tugas makalah “KAJIAN SEJARAH DAN TEORI EKONOMI” bisa berjalan tanpa adanya hambatan yang
diluar kempuan. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi
Agung kita Muhammad, yang telah membawa risalah dari allah.
Untuk yang
selanjutnya kami mengucapkan terimakasih kepada segenap rekan-rekan kami,
terutama epada dosen kami yang telah memberi tugas dan bimbingan kepada kami, sehingga dapat
tersusun makalah ini.
Kami menyadari
bahwa dalam makalah kami masih banyak terdapat kesalahan yang itu memang
kelemahan dari kami, untuk itu, kami mohon untuk diberikan kritik dan saran
untuk kemajuan kami khusunya dan rekan-rekan umumnya.
Akhirnya kami
berharap, makalah ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin
Wassalamu’allaikum
warohmatullahi Wabarakaatuh
SAMPIT, SEPTEMBER 2016
PENULIS
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan
BAB II
PEMBAHASAN
A. KRITIK
KEYNES TERHADAP PANDANGAN KLASIK
B. PERAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI
C. TEORI PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN
EKONOMI
D.
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
pemerintah adalah penyelenggaraan negara dalam
rangka mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama adalah untuk meningkatkan
kesejahtraan, pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah
daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu
pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan
suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam
wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi
masyarakatnya dan dengan menggunakan sember daya yang ada harus mampu
menaksirkan potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun
perekonomian daerah
Yang mana perekonomian harus ada tempat
bertransaksi, salah satu tempat perekonomian yaitu pasar. Sistem ekonomi pun
sangat beragam, Sistem ekonomi sendiri dapat diartikan sebagai susunan organisasi
ekonomi yang mantap dan teratur. Maka peran penting pemerintahan dalam
memperhatikan ekonomi negara dalam berbagai hal seperti cara mengatur anggaran
penerimaan negara, kemudian kebijakan dalan mengatasi eksternalitas negatif,
dan berbagai hal yang lain.
B. rumusan
masalah
1. bagaimana kritik keynes terhadap
pandangan klasik ?
2.
bagaiamana
peran pemerintah dalam ekonomi ?
3.
apa saja teori
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ?
4. definisi
kebijakan fiskal dan moneter ?
C.
Tujuan Penulisan
1) Mengetahui
kritik keynes terhadap pandangan klasik
2)
Mengetahui peran pemerintah dalam ekonomi
3)
Mengetahui teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi
4)
Mengetahui definisi kebijakan fiskal dan moneter
BAB II
PEMBAHASAN
A. KRITIK KEYNES
TERHADAP PANDANGAN KLASIK
1. tabungan
fungsi tabungan adalah suatu garis yang
menggambarkan hubungan di antara jumlah tabungan dan pendapatan nasional.
Sifat tabungan masyarakat adalah sebagai berikut:
a. Apabila
tingkat pendapatan nasional rendah tabungan masyarakat negarif. Keadaan ini
berarti masyarakat menggunakan tabungan dimasa lalu untuk membiayai hidupnya.
b. Semakin
tinggi pendapatan nasional, semakin banyak tabungan masyarakat.
2. Suku bunga
Kenes juga mengkritik pandangan klasik
mengenai penentuan suku bunga. Dalam teori keuangan modern yang dikembangkan
oleh Keynes, suku bungan ditentukan oleh permintaan dan peawaran uan. Bank
sentra dan system perbabkan adalah institusi yang akan menentukan besarnya
penawaran uang pada suatu waktu tertentu. Sedangkan permintaan uang ditentukan
oleh kinginan masyarakat untuk memegang uang.
3. tingkat upah
didalam analisis klasik diyakini bahwa
tingkat upah mengalami perubahan –perubahan dan ini merupakan factor lain yang
akan menjamin tercapainya tingkat penggunaan tenaga penuh. Keynes mengritik
pendapat ini dan selanjutnya menunjukkan bahwa dari sudut kenyataan yang
terdapat dalam masyarakat dan dari sudut teori, pendapat itu tidak benar. Kalu
dibandingkan pendapat ahli-ahli ekonomi klasik itu dengan kenyataan yang
sebenarnya wujud dalam suatu perkonomian modern, akan dapat dilihat bahwa
tingkat upah tidak mudah mengalami penurunan. Sebagai akibatnya penganguran
menjadi lebih sukar untuk dihapuskan. Dalam perekonomian modern terdapat
persatuan-persatuan pekerja yang selalu mempertahankan dan memperjuangkan
perbaikan nasib para pekerja. Usaha ini termasuklah menjaga agar para pekerja
diberi upah yang wajar. Persaruan pekerja akan selalu menentang setiap usaha
untuk menurunkan tingkat upah yang dibayarkan kepada para pekerja. Kekuasaan
ini menyebabkan tingkat upah tidak mudah untuk diturunkan.
4. Pendapatan nasional
Analisis Keynes menunjukkan tentang
pentingnya arti peranan dari pengeluaran agregat ke atas jumlah barang dan jasa
yang akan diproduksikan oleh sektor perusahaan di dalam menentukan tingkat
kegiatan ekonomi. Ini berarti analisis Keynes lebih banyak memperhatikan aspek
permintaan, yaitu menganalisis mengenai peranan dari permintaan berbagai
golongan masyarakat didalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang akan
dicapai oleh sesuatu perekonomian. Pada hakekatnya analisis itu berpendapat
bahwa tingkat kegiatan ekonomi negara ditentukan oleh besarnya permintaan
efetif, yaitu permintaan yang disertai oleh kemampuan untuk membayar barang dan
jasa yang diminta tersebut, yang wujud dalam perekonomian. Bertambah besar
permintaan efektif yang wujud dalam perekonomian, bertambah besar pula tingkat
produksi yang akan dicapai oleh sektor perusahaan. Keadaan ini dengan
sendirinya akan menyebabkan pertambahan dalam tingkat kegiatan ekonomi,
pertambahan penggunaan tenaga kerja dan pertambahan penggunaan factor-faktor
produksi.
Analisis
Keynes merupakan analisis jangka pendek. Ini berarti analisisnya memisalkan
bahwa jumlah maupun kemampuan dari factor-faktor produksi tidak mengalami
pertambahan. Oleh sebab itu apabila kegiatan ekonomi bertambah tinggi dan lebih
banyak factor-faktor produksi digunakan, pengangguran tenaga kerja dan
factor-faktor produksi lainnya akan berkurang. Makin besar permintaan efektif
makin kecil jurang di antara tingkat kegiatan ekonomi yang tercapai dengan
tingkat kegiatan ekonomi pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Sebagai
akibatnya tingkat pengangguran akan menjadi semakin rendah.
Dalam
analisisnya Keynes membagikan permintaan agregat kepada dua jenis pengeluaran:
pengeluran konsumsi oleh rumah tangga dan penanaman modal oleh para pengusaha.
Dalam analisis makro ekonomi yang wujud sekarang pengeluran agregat dalam
perekonomian meliputi pula pengeluaran pemerintah dan ekspor. Dengan demikian
pengeluran agregat dapat dibedakan kepada empat komponen: konsumsi, rumah
tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, dan ekspor.
5. Kegiatan ekonomi
Keynes menciptakan pula suatu
pendekatan baru dalam analisis ekonomi, yaitu ia menganalisis kegiatan-kegiatan
yang dilakukan dalam perekonomian sebagai suatu keseluruhan, dan bukan
menganalisis bagian-bagian kecil daripadanya. Dan yang lebih penting lagi,
Keynes mengemukakan suatu teori yang menggambarkan tentang bagaimana tingkat
kegiatan ekonomi dalam sesuatu negara ditentukan, dan factor-faktor yang
menentukan tingkat kegiatan ekonomi tersebut. Pandangannya tersebut sangat
berbeda dengan pandangan ahli-ahli ekonomi klasik. Hal-hal yang diterngkan oleh
Keynes adalah :
a. Peranan
perbelanjaan agregat dalam menentukan kegiatan ekonomi
b. Komponen
utama dalam perbelanjaan agregat
c. Contoh
angka dan gambaran secara grafik mengenai penentuan kegiatan sesuatu perekonomian.
PERBEDAAN TEORI KEYNES DAN TEORI KLASIK
Teori Klasik
|
Teori Keynes
|
Cara
mengatasi pengagguran adalah dengan
mengurangi tingkat upah
|
Cara
mengurangi pengangguran adalah dengan memperbanyak investasi
|
Pemerintah
memiliki peran minimal dalam perekonomian
|
Pemerintah
memiliki peran besar dalam perekonomian
|
Bertumpu
pada masalah-masalah mikro
|
Bertumpu
pada masalah-masalah makro
|
Berlandaskan
pada hokum “say” yaitu “penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri”
|
Menganggap
itu sebuah kekeliruan karena biasanya permintaan lebih kecil dari penawaran
|
Jumlah
tabungan akan selalu sama dengan jumlah investasi
|
Jumlah
tabungan tidak sama dengan jumlah investasi
|
Posisi
keseimbangan sumber daya, termasuk didalamnya sumber daya tenaga kerja akan
dimaanfaatkan secara penuh. Seandainya terjadi pengangguran, pemerintah tidak
perlu melakukan tindakan kebijaksanaan apapupun.
|
Dalam
kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai pandangan klasik. Dimanapun
para pekerja mempunyai semacam serikat buruh yang akan berusaha
memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah.
|
T
B. PERAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI
Seperti disinggung di muka pemerintah adalah
penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama
adalah untuk meningkatkan kesejahtraan. Untuk menyejahtrakan masyarakat
diperlukan aneka barang dan jasa yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan,
disamping terjadinya lapangan pekerjaan yang memadai bagi masyarakat sebagai
sumber nafkah untuk mendapatkan pengahasilan guna membeli barang dan jasa yang
dibutuhkannya. Untuk mencapai kedua hal tersebut, diperlukan peningkatan
aktivitas ekonomi masyarakat. Peningkatan aktivitas ekonomi memerlukan
investasi baik oleh negara yang dilakukan oleh pemerintah, maupun oleh swasta
yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, maka peran penting pemerintah di bidang ekonomi adalah
bagaimana meendorong penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan
masyarakat, serta pembukaan lapangan pekerjaan sebagai sumber nafkah bagi
masyarakat.
1. Terajaminnya
penyediaan barang dan jasa untuk masyarakat
Berbagai kebutuhan masyarakat dapat dikelompokan pada dua
kelompok besar, yaitu kebutuhan berbentuk barang, seperti makanan dan minuman,
pakaian, rumah, kendaraan, dan sebagainya, serta kebutuhan berbentuk jasa,
seperti penawaran kesehatan, perlindungan keamaanan dan sebagainya.
Untuk memenuhi berbagai kebutuhan di atas diperlukan beraneka ragam barang dan
jasa, yang pengadaannya memerlukan berbagai tahap dan proses. Tahap awal dari
pengadaan barang dan jasa, yang dibutuhkan untuk kelangsungan kehidupan
masyarakat di masa mendatang, adalah melakukan melakukan investasi saat ini.
Tanpa ada investasi saat ini sulit membayangkan kebutuhan barang dan jasa untuk
kelangsungan kehidupan di masa datang dapat terpenuhi. Pada hakikatnya setiap pemerintaha berfungsi
mewakili negara dalam mencapai tujuannya. Misi utama dari dibentuknya suatu pemerintahan adalah
menjalankan fungsi dan tugas negara. Pemerintahan sebagai
penyelenggara negara bertugas melayani
kebutuhan dan melindungi kepentingan masyarakat (publik).
2. Tersedianya lapangan
pekerjaan sebagai sumber nafkah bagi masyarakat.
Keberhasilan suatu pemerintah, baik pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah, sangat ditentukan oleh kemampunnya untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakatnya. Maka dari itu pemerintahan seyogianya perlu
memikirkan kesejahtraan rakyat secara keseluruan, melalui penciptaan lapangan
pekerjaan bagi rakyatnya.
Tugas
pemerintahan di bidang ekonomi adalah meningkatkan dan melindungi kesejahtraan
masyarakat secara berkelanjutan, yang diindikasikan oleh peningkatan Pendapatan
Asli Masyarakat (PAM) dan Peningkatan Asli Negara melalui pengelolaan sumber
daya ekonomi nasional yang tergambar dalam APBN, khusunya pada bagian
penerimaan negara yang bukan dari utang. [3] Sedangkan tugas di luar ekonomi
adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat,
sekaligus peningkatan kesejahtraan masyarakat.
C. TEORI PERTUMBUHAN
DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
1. Teori Mazhab
Historismus
Pola
pendekatan yang berpangkal pada perspektif sejarah (fenomena ekonomi :
perkembangan menyeluruh dan dalam tahap dalam perjalan sejarah). Mazhab ini
mendominasi pemikiran ekonomi di Jerman selama abad XIX sampai awal XX
a.
Friedrich
List th. 1840 (cara produksi)
merupakan
pelopor Historismus : eksponen Nasionalisme Ekonomi bahwa tahap perkembangan ekonomi yaitu dgn
cara produksi :
1. tahap
Primitip
2. tahap
beternak
3. tahap
pertanian
4. tahap
pengolahan
5. manufacturing
6. pertanian,
industri pengolahan dan perdagangan
List
juga berpendapat bahwa daerah-daerah dengan iklim sedang paling cocok untuk
pengembangan industri, karena adanya kepadatan penduduk yang sedang yang
merupakan pasar yang cukup memadai. Sedangkan daerah tropis kurang cocok karena
pada umumnua daerah tersebut berpenduduk sangat padat dan pertanian masih
kurang efisien.
b.
Bruno
Hildebrand th 1848 (cara distribusi)
Terjadi evolusi
dalam masyarakat, Bruno mengkritik List : bahwa perkembangan ekonomi bukan
didasarkan pada cara produksi/ cara konsumsi tetapi lebih kepada cara
distribusi yang digunakan, yaitu :
1. Perekonomian
barter (natura)
2. Perekonomian
uang
3. Perekonomian
kredit
Teori
Bruno memiliki kelemahan yaitu : tidak jelas proses perkembangan dari tahap
tertentu ke tahap berikutnya dan tidak memberi sumbangan yang berarti pada
peralatan analisis di bidang ilmu ekonomi
c.
Karl
Bucher (produksi dan distribusi)
Pendapat
Bucher merupakan sintesa dari List dan Hildebrand. Menurut Bucher ,
perkembangan ekonomi melalui 3 tahap , yaitu :
1. Produksi
untuk kebutuhan sendiri (subsistem)
2. Perekonomian
kota di mana pertukaran sudah meluas
3. Perekonomian
nasional di mana peran pedagang menjadi semakin penting
Dari
ketiga teori , Bucher lebih menyempurnakan mazhab ini karena mensintesakan antara
pemikiran List dan Hildebrand.
d.
Walt
Whitman Rostow (W. W. Rostow)
rostow
Teori ini sangat populer dan paling banyak komentar dari ahli. Menurut Rostow
pembangunan ekonomi merupakan suaru proses yang dapat menyebabkan :
1. Perubahan
Orientasi ekonomi, politik dan social yang pada mulanya berorientasi kepada
suatu daerah meenjadi berorientasi keluar
2. Perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah
anak dalam keluarga yaitu kesadaran untuk membina keluarga kecil
3. Perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat dari
melakukan investasi yang tidak produktif menjadi investasi yang produktif
Perubahan
sikap hidup dari adat istiadat yang kurang merangsang pembangunan ekonomi ,
misal : kurang menghargai waktu kerja orang lain.
WW
Rostow membedakan pembangunan ekonomi kedalam 5 tahap
a. tahap
Masyarakat Tradisional
b. tahap
prasyarat tinggal landas
c. tahap
tinggal landas
d. tahap
menuju kedewasaan
e. tahap
konsumsi tinggi
2. Teori Klasik dan Teori Non klasik (
Mazhab Analitis)
Tokoh ekonomi
Klasik : Adam Smith , David Ricardo , Alfred
Marshall
a. Adam Smith
Capture Adam Smith meruapakn pelopor
pembangunan ekonomi, kebijaksanaan laissez-faire dan free trade. Dua aspek utama pertumbuhan
ekonomi menurut smith :
1.
Pertumbuhan output total
Unsur
pokok dari sistem produksi suatu negarra menurut Smith ada tiga yaitu ; SDA,
SDM, barang modal yang ada. Semakin besar stok modal , menurut Smith , semakin
besar kemungkinan dilakukannya Spesialisasi dan Pembagian kerja yang pada
gilirannya akan meningkatkan produktivitas per kapita.
2.
Pertumbuhan penduduk
Jumlah
penduduk akan meningkatkan tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat
upah subsistem yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. jika tingkat upah
di atas tingkat subsistem, maka orang-orang akan kawin pada umur muda, tingkat
kematian menurun, jumlah kelahiran meningkat. Laju permintaan akan tenaga kerja
akan ditentukan oleh laju pertumbuhan stok modal dan laju pertumbuhan output.
b. David Ricardo
ricardoTeori
david ricardo fokus kepada keunggulan komparatif. Teorinya tidak jauh beda
dengan teori Adam Smith (perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju
pertumbuhan output). Jumlah faktor produksi (SDA, tanah) tidak bisa bertambah,
sehingga akhirnya menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu
masyarakat. Teori Ricardo ini diungkapkan dalam bukunyaberjudul The Principles
of Political Economy and Taxation (1917).
Terbatasnya jumlah tanah (faktor
produksi) , maka pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) akan menurunkan produk
marjinal , hal ini dikenal dengan istilah The law of diminishing returns.
Peranan akumulasi modal dan kemajuan teknologi adalah cenderung meningkatkan
produktivitas tenaga kerja artinya bisa memperlambat bekerjanya the law of diminishing returns yang pada
gilirannya akan memeperlambat pula penurunan tingkat hidup ke arah tingkat
hidup minimal. inilah inti dari proses pertumbuhan ekonomi (kapitalis) menurut
Ricardo. Proses ini tidak lain adalah proses tarik menarik antara kedua dua
kekuatan dinamis yaitu The law of diminishing returns dan kemajuan teknologi
,yang dimenangkan oleh The law of diminishing returns.
Dalam jangka panjang perekonomian
akan mencapai “stasionary state” . Stasionary state merupakan suatu kondisi
perkembangan ekonomi tidak terjadi sama sekali dan pertumbuhan penduduk yang
cepat akan menurunkan pembangunan ke tahap yang rendah.
Ciri-ciri masyarakat
mencapai posisi stasioner:
1. tingkat
output konstan
2. jumlah
penduduk konstan
3. pendapatan
per kapita juga menjadi konstan
4. tingkat
upah pada tingkat upah minimal
5. tingkat
keuntungan minimal
6. akumulasi
modal berhenti (stok modal konstan)
7. tingkat
sewa tanah maksimal
Teori
Non Klasik : dirintis oleh Robert Solow
dan Trevor Swan
Pada teori ini menjelaskan bahwa
pertumbuhan ekonomi tergantung pada pertambahan penyedia faktor-faktor produksi
(penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi
Rasio modal-output bisa beruabah.
Dengan kata lain, suatu perekonomian mempunyai kebebasan yang tak terbatas dalam
menentukan kombinasi modal dan tenaga kerja yang akan digunakan untuk
menghasilkan tingkat output tertentu.
3. TEORI KEYNESIAN
(HARROD-DOMAR)
dikembangkan oleh Evsey Domar dan R.
F Harrod . Teori ini menganalisa syarat-syarat yang diperlukan agar
perekonomian tumbuh dalam jangka panjang; perbandingan efektivitqs investasi
diformulasikan dalam ICOR. ASumsi teori Harrod-Domar :
Perekonomian dalam keadaan
full-employment dan barang-barang modal
yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh
Perekonomian
terdiri dari sektor rumah tangga dan swasta (perusahaan)
Besarnya
tabungan masyarakat proporsional dengan besarnya pendapatan nasional
Kecenderungan
menabung (MPS) besarnya tetap, demikian juga ratio antara capital output ratio
juga tetap .
Dalam teori ini fungsi produksinya
berbentuk L karena sejumlah modal hanya dapat menciptakan suatu tingkat output
tertentu (modal dan tenaga kerja tidak substitutif). Menurut Harrod-Domar ,
setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan
nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal yang rusak.
4. TEORI SCHUMPETER
schumpeterteori ini menjelaskan peranan
pengusaha dalam proses pembangunan. Faktor utama perkembangan ekonomi adalah
proses inovasi yang dilakukan oleh para enterprenuer (pengusaha). inovasi
memberikan pengaruh terhadap produk baru, cara berproduksi yang baru , daerah
pemasaran yang baru, sumber bahan mentah yang baru dan perubahan organisasi
yang lebih efisien.
5. TEORI KETERGANTUNGAN
tergabungnya secara paksa daerah-daerah
pinggiran ke dalam ekonomi kapitalis dunia ; penyebab keterbelakangan NSB
Implikasi
->tanpa kolonialisme dan integrasi ke sistem kapitalisme dunia, NSB mampu
mencapai tingkat kesejahteraan tinggi dan dapat mengembangkan pengolahan
(manufacturing) mereka atas usaha dan kekuatan sendiri
mengabaikan
faktor-faktor internal; struktur sosial budaya dan pola perilaku masyarakat
prakolonial
terlalu melebihkan efisiensi administratif
untuk menekankan kemungkinan yang sebenarnya terbuka bagi negara-negara untuk
mengalami suatu transisi kapitalisme borjuis
teori ini melihat NSB mengalami
kekakuan institusional politik dan ekonomi dalam dan luar negeri dan terjebak
dalam hubungan ketergantungan dan dominasi negara-negara industri.
Tiga
Model Ketergantungan
Model Ketergantungan
neocolonical ; terjadi keterbelakangan dan kesenjangan anatara negara kaya dan
negara miskin dalam sistem kapitalis
model paradigma keliru ,
terjadinya keterbelakangan NSBakibat nasehar yang salah dan tidak tepatnya para
ahli internasional yang pandai tapi kurang informasi, melenceng, etnosentris
dan mempunyai rested interest untuk kepentingan mereka dan organisasi
internasional
Model pembangunan dualistic ; dunai
menunjukkan dualisme aliran keberadaanya, dualistis antara negara kaya dan
miskin, antara superior dan inferior yang keberadaannya selalu berdampingan.
D. KEBIJAKAN FISKAL DAN
MONETER
1. Definisi Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan
yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan
kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya
tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan.
Atau dengan kata lain, Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam
rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan
mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan
kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal
lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen
kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan
erat dengan pajak.
Macam
– macam kebijakan fiskal yang ditempuh dapat berupa :
1. Sistem pajak
progresif
Dalam sistem ini pembebanan pajak
dilakukan dengan penggunaan persentase yang tidak sama, semakin tinggi
pendapatan / kekayaan seseorang, maka semakin besar juga persentase beban
pajaknya.
Sistem
ini ada kebaikan dan kelemahannya. Kebaikannya antara lain adalah bahwa dengan
cara ini mengurangi jumlah perbedaan pendapat orang yang kaya dengan golongan
yang miskin dengan jalan mengurangi dari atas. Golongan kaya melalui Pemerintah
terpaksa memberikan sebagian kekayaannya, yang oleh Pemerintah kemudian
dimanfaatkan untuk pembuatan sarana sosial. Kelemahannya antara lain adalah
mendorong golongan yang berpenghasilan tinggi untuk menyulap kekayaan yang
besar menjadi tidak besar, dan memasukkan segala macam kebutuhan pribadi, ke
dalam ongkos – ongkos sehingga seolah –olah labana menjadi sedikit. Karena
labnaya sedikit, pembebanan pajak kemudian juga sedikit.
2. Kebijakan dalam ekonomi terbuka
Sistem terbuka disini berarti bersedia
menerima pengaruh dari luar. Dengan terbukanya
sistem ekonomi suatu negara, maka penanaman modal asing dapat diterima. Apabila
dalam menghadapi masalah penanaman modal asing tersebut, dipertimbangkan masak
– masak, akan dapat membantu pembanguna pada negara yang bersangkutan. Tetapi
apabila tidak, maka justru akan terus dikuasai oleh pemilik modal asing, dengan
perusahaan multi nasionalnya. Dengan sitem ekonomi terbuka, pengaruh konjungtur
dunia dapat menggoyangkan perekonomian dalam negeri.
3. Kebijakan tabungan negara
Pada
negara berkembang dimana sebagian besar masyarakatnya mempunyai penghasilan
yang rendah, sulit mengadakan tabungan. Oleh karena itu tabungan hanya lebih
dimungkinkan, apabila yang menjalankan itu Negara. Tabungan Negara dapat dimanfaatkan untuk pembentukan
social overhead capitalyang nantinya akan sangat bermanfaat bagi kelancaran
usaha meningkatkan kehidupan sosial ekonomis.
Negara
Indonesia yang sedang dilanda krisis ekonomi yang berlangsung sejak beberapa
tahun yang lalu. Dimana Tingginya tingkat krisis yang dialami negeri kita ini
diindikasikan dengan laju inflasi yang cukup tinggi. Sebagai dampak atas
inflasi, terjadi penurunan tabungan, berkurangnya investasi, semakin banyak
modal yang dilarikan ke luar negeri, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi.
Kondisi seperti ini tak bisa dibiarkan untuk terus berlanjut dan memaksa
pemerintah untuk menentukan suatu kebijakan dalam mengatasinya. Kebijakan
moneter dengan menerapkan target inflasi yang diambil oleh pemerintah
mencerminkan arah ke sistem pasar. Artinya, orientasi pemerintah dalam mengelola
perekonomian telah bergeser ke arah makin kecilnya peran pemerintah.
Dari
semua unsure APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan Negara dan
pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiskal. Contoh
kebijakan fiskal adalah apabila perekonomian nasional mengalami
inflasi,pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara
memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan
lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.
Instrumen
kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan
erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku
akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli
masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output.
Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta
menurunkan output industri secara umum.
2, Definisi Kebijakan Moneter (monetary policy)
Kebijakan Moneter adalah suatu usaha
dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan
yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian.
Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta
terjadinya peningkatan output keseimbangan.
Dengan kata lain,Kebijakan moneter
adalah proses di mana pemerintah, bank sentral, atau otoritas moneter suatu
negara kontrol suplai (i) uang, (ii) ketersediaan uang, dan (iii) biaya uang
atau suku bunga untuk mencapai menetapkan tujuan berorientasi pada pertumbuhan
dan stabilitas ekonomi.
Kebijakan Moneter bertumpu pada
hubungan antara tingkat bunga dalam suatu perekonomian, yaitu harga di mana
uang yang bisa dipinjam, dan pasokan total uang. Kebijakan moneter menggunakan
berbagai alat untuk mengontrol salah satu atau kedua, untuk mempengaruhi hasil
seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dengan mata uang lainnya dan
pengangguran. Dimana mata uang adalah di bawah monopoli penerbitan, atau dimana
ada sistem diatur menerbitkan mata uang melalui bank-bank yang terkait dengan
bank sentral, otoritas moneter memiliki kemampuan untuk mengubah jumlah uang
beredar dan dengan demikian mempengaruhi tingkat suku bunga (untuk mencapai
kebijakan gol).
Adalah penting bagi para pembuat
kebijakan untuk membuat pengumuman kredibel. Jika agen-agen swasta ( konsumen
dan perusahaan ) percaya bahwa para pembuat kebijakan berkomitmen untuk
menurunkan inflasi , mereka akan mengantisipasi harga di masa depan lebih
rendah daripada yang (bagaimana ekspektasi yang terbentuk adalah hal yang sama
sekali berbeda, misalnya membandingkan ekspektasi rasional dengan ekspektasi
adaptif ).
Jika seorang karyawan berharap harga
akan tinggi di masa depan, ia akan membuat kontrak upah dengan upah yang tinggi
untuk mencocokkan harga-harga. Oleh karena itu, harapan upah yang lebih rendah
tercermin dalam perilaku penetapan upah antara karyawan dan majikan (upah lebih
rendah karena harga diharapkan lebih rendah) dan karena upah tersebut
sebenarnya lebih rendah tidak ada demand pull inflasi karena karyawan menerima
upah lebih kecil dan tidak ada biaya tekanan inflasi karena majikan membayar
kurang dari upah.
Untuk mencapai tingkat inflasi
rendah, pembuat kebijakan harus memiliki pengumuman kredibel, yaitu agen-agen
swasta harus percaya bahwa pengumuman ini akan mencerminkan kebijakan masa
depan yang sebenarnya. Jika pengumuman tentang target inflasi yang rendah
tingkat dibuat tetapi tidak diyakini oleh agen-agen swasta, penetapan upah akan
mengantisipasi tingkat inflasi yang tinggi dan upah akan semakin tinggi dan
inflasi akan meningkat. Sebuah upah yang tinggi akan meningkatkan permintaan
konsumen ( demand pull inflation ) dan biaya sebuah perusahaan ( cost push
inflation ), sehingga inflasi meningkat. Oleh karena itu, jika pengumuman
seorang pembuat kebijakan tentang kebijakan moneter yang tidak dapat dipercaya,
kebijakan tidak akan memiliki efek yang diinginkan.
Jika pembuat kebijakan percaya bahwa
agen-agen swasta mengantisipasi inflasi yang rendah, mereka memiliki insentif
untuk mengadopsi kebijakan moneter ekspansionis (dimana manfaat marjinal
meningkatkan output ekonomi melampaui biaya marjinal inflasi), namun, dengan
asumsi agen-agen swasta memiliki ekspektasi rasional , mereka tahu bahwa para
pembuat kebijakan memiliki insentif ini. Oleh karena itu, agen-agen swasta tahu
bahwa jika mereka mengantisipasi inflasi yang rendah, kebijakan ekspansionis
akan diadopsi yang menyebabkan peningkatan inflasi. Akibatnya, (kecuali para
pembuat kebijakan dapat membuat pengumuman inflasi yang rendah mereka
kredibel), agen-agen swasta mengharapkan inflasi yang tinggi. antisipasi ini
dipenuhi melalui harapan adaptif (perilaku upah-setting), maka, ada inflasi
yang lebih tinggi (tanpa manfaat produksi meningkat). Oleh karena itu, kecuali
pengumuman kredibel dapat dibuat, kebijakan moneter yang ekspansif akan gagal.
Pengumuman dapat dilakukan kredibel
dalam berbagai cara. Salah satunya adalah untuk mendirikan bank sentral yang
independen dengan target inflasi yang rendah (tapi tidak ada target output).
Oleh karena itu, agen-agen swasta tahu bahwa inflasi akan rendah karena sudah
diatur oleh badan independen. Bank-bank sentral dapat diberikan insentif untuk
memenuhi target (misalnya, anggaran yang lebih besar, bonus upah untuk kepala
bank) untuk meningkatkan reputasi dan sinyal komitmen yang kuat untuk tujuan
kebijakan. Reputasi merupakan elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan
moneter. Tapi gagasan reputasi tidak harus bingung dengan komitmen.
Sementara bank sentral mungkin
memiliki reputasi baik karena kinerja yang baik dalam melakukan kebijakan
moneter, bank sentral yang sama tidak mungkin telah memilih bentuk komitmen
tertentu (seperti penargetan rentang tertentu untuk inflasi). Reputasi
memainkan peran penting dalam menentukan berapa pasar percaya pengumuman
komitmen tertentu untuk tujuan kebijakan tetapi kedua konsep tidak boleh
berasimilasi. Juga, perhatikan bahwa di bawah ekspektasi rasional, tidak perlu
bagi pembuat kebijakan untuk telah menetapkan reputasi melalui tindakan
kebijakan masa lalu; sebagai contoh, reputasi kepala bank sentral mungkin
berasal sepenuhnya dari ideologi nya, latar belakang profesional , pernyataan
publik, dan lain – lain.
Bahkan telah berpendapat bahwa
untuk mencegah beberapa patologi terkait dengan inkonsistensi waktu pelaksanaan
kebijakan moneter (inflasi berlebihan tertentu), kepala bank sentral harus
memiliki kebencian yang lebih besar untuk inflasi dari sisa ekonomi pada
rata-rata. Oleh karena itu reputasi bank sentral tertentu tidak perlu terikat
pada kinerja masa lalu, melainkan untuk pengaturan kelembagaan tertentu bahwa
pasar dapat digunakan untuk membentuk ekspektasi inflasi.
Meskipun sering diskusi kredibilitas
yang berkaitan dengan kebijakan moneter, makna yang tepat dari kredibilitas
jarang didefinisikan. kurangnya kejelasan tersebut dapat berfungsi untuk
memimpin kebijakan jauh dari apa yang diyakini paling menguntungkan. Misalnya,
kemampuan untuk melayani kepentingan umum adalah salah satu definisi dari
kredibilitas sering dikaitkan dengan bank sentral. Keandalan dengan mana suatu
bank sentral janjinya juga merupakan definisi umum. Sementara semua orang
setuju kemungkinan besar bank sentral tidak boleh berbohong kepada publik,
perselisihan luas ada di bagaimana bank sentral dapat melayani kepentingan publik.
Oleh karena itu, kurangnya definisi dapat mendorong orang untuk percaya bahwa
mereka mendukung satu kebijakan tertentu kredibilitas ketika mereka benar-benar
mendukung lain.
Hubungan Antara
Kebijakan Fiskal Dan Moneter
Sebagaiman kita ketahui bahwa
kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga, dan
pasar uang dan surat berhargta itu akan menentukan tinggi rendahnya tingkat
bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal
akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada
giliranya permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar
barang dan jasa. Kondisi di pasar barang dan jasa ini akan menentukan tingkat
harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat upah
yang di harapkan. Keduanya akan memiliki umpan balik yaitu pendapatan akan
memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat dan upah harapan mempunyai
umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar surat
berharga.
BAB III
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Setelah kita
menelaah dan menjumpai beberapa materi diatas, bahwa kita pahami bahwa muka
pemerintah adalah penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bersama.
Tujuan bersama adalah untuk meningkatkan kesejahtraan. Salah satu kesejahtraan
di bidang ekonomi di suatu negara misalnya, terajaminnya penyediaan barang dan
jasa untuk masyarakat, dan tersedianya lapangan pekerjaan sebagai sumber nafkah
bagi masyarakat
Dengan adanya kegiatan ekonomi menyebabkan ada dampak kepada pihak yang
mendapatkan imbas yang biasa dinamakan eksternalitas, yang mana eksternalitas
itu bisa berdampak positif atau negatif. Maka apabila eksternalitas negatif
maka pemerintah harus berperan serta mengatasi eksternalitas negatif tersebut.
Jadi perekonomian negara harus dikembangkan sehingga bisa tercapai suatu
kesejahtaraa untuk masyarakat dalam suatu negara.
B. Saran
Dari makalah yang telah penulis buat, mungkin terdapat kesalahan dan
kekurangan baik itu dari penulisan atau dari kata-katanya, penulis sangat
mengharapkan saran dan kritik dari para
pembaca, agar dapat memberikan motivasi atau nasihat guna memperbaiki makalah
ini nantinya.
DAFTAR
PUSTAKA
Karim, Adiwarman A. 2008. Ekonomi
Makro Islam. Jakarta: RajaGrifindo Persada.
Mankiw, N. Gregory. 2003.
Pengantar Ekonomi Edisi Kedua Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
Mankiw, N. Gregory. 2012.
Pengantar Ekonomi Mikro. Jakarta: Salemba Empat.
Noor, Henry Faizal. 2011. Ekonomi
Manajerial. Jakarta: Rajawali Pres.
Tambunan, Tulus T.H. 2012.
Perekonomian Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.
Tim Kompre 51 . 2012. Modul
Kompre Statistik ekonomi . Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
Tim Kompre 50 . 2011. Soal,
Jawaban, Rangkuman Statistik Ekonomi . Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
Todaro, Michael P . 2003.
Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta : Erlangga
Ibnu Syamsi, Drs. S.U., Dasar – Dasar
Kebijaksanaan Keuangan Negara, Jakarta, 1983.
http://dictionary.reference.com/browse/straitjacket
http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_moneter
http://organisasi.org/definisi-pengertian-kebijakan-moneter-dan-kebijakan-fiskal-instrumen-serta-penjelasannya
http://pisoftskill.blogspot.com/2011/05/kebijakan-fiskal-dan-moneter-dalam.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar