Jumat, 09 Desember 2016

“KAJIAN SEJARAH & TEORI EKONOMI” kel 7


MAKALAH

“KAJIAN SEJARAH & TEORI EKONOMI”

DosenPengampu : SITI HALIMAH,  S.Pd, MM

                                                                                 




Disusun :
1.      RAHMAD
2.      WAZIATUN
3.      FARAH



MAJELIS TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) MUHAMMADIYAH SAMPIT
2016

KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarakaatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kami sehingga kami dalam menyelesaikan tugas makalah “KAJIAN SEJARAH DAN TEORI EKONOMI”  bisa berjalan tanpa adanya hambatan yang diluar kempuan. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung kita Muhammad, yang telah membawa risalah dari allah.
Untuk yang selanjutnya kami mengucapkan terimakasih kepada segenap rekan-rekan kami, terutama epada dosen kami yang telah memberi tugas  dan bimbingan kepada kami, sehingga dapat tersusun makalah ini.
Kami menyadari bahwa dalam makalah kami masih banyak terdapat kesalahan yang itu memang kelemahan dari kami, untuk itu, kami mohon untuk diberikan kritik dan saran untuk kemajuan kami khusunya dan rekan-rekan umumnya.
Akhirnya kami berharap, makalah ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin
Wassalamu’allaikum warohmatullahi Wabarakaatuh








SAMPIT,   SEPTEMBER 2016

                                                                                                            PENULIS


DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan
BAB II
PEMBAHASAN
A. KRITIK KEYNES TERHADAP PANDANGAN KLASIK
B. PERAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI
C. TEORI PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
D. KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA













BAB I
PENDAHULUAN


A.  Latar Belakang
        pemerintah adalah penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama adalah untuk meningkatkan kesejahtraan, pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sember daya yang ada harus mampu menaksirkan potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah
      Yang mana perekonomian harus ada tempat bertransaksi, salah satu tempat perekonomian yaitu pasar. Sistem ekonomi pun sangat beragam, Sistem ekonomi sendiri dapat diartikan sebagai susunan organisasi ekonomi yang mantap dan teratur. Maka peran penting pemerintahan dalam memperhatikan ekonomi negara dalam berbagai hal seperti cara mengatur anggaran penerimaan negara, kemudian kebijakan dalan mengatasi eksternalitas negatif, dan berbagai hal yang lain.
B.  rumusan masalah
1.      bagaimana kritik keynes terhadap pandangan klasik ?
2.      bagaiamana peran pemerintah dalam ekonomi ?
3.      apa saja teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ?
4.      definisi kebijakan fiskal dan moneter ?
C.      Tujuan Penulisan
    1)   Mengetahui kritik keynes terhadap pandangan klasik
    2)   Mengetahui peran pemerintah dalam ekonomi
    3)   Mengetahui teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi
   4)   Mengetahui definisi kebijakan fiskal dan moneter
BAB II
PEMBAHASAN




A. KRITIK KEYNES TERHADAP PANDANGAN KLASIK
1. tabungan
fungsi tabungan adalah suatu garis yang menggambarkan hubungan di antara jumlah tabungan dan pendapatan nasional. Sifat tabungan masyarakat adalah sebagai berikut:
a.       Apabila tingkat pendapatan nasional rendah tabungan masyarakat negarif. Keadaan ini berarti masyarakat menggunakan tabungan dimasa lalu untuk membiayai hidupnya.
b.      Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak tabungan masyarakat.
2. Suku bunga
        Kenes juga mengkritik pandangan klasik mengenai penentuan suku bunga. Dalam teori keuangan modern yang dikembangkan oleh Keynes, suku bungan ditentukan oleh permintaan dan peawaran uan. Bank sentra dan system perbabkan adalah institusi yang akan menentukan besarnya penawaran uang pada suatu waktu tertentu. Sedangkan permintaan uang ditentukan oleh kinginan masyarakat untuk memegang uang.
3. tingkat upah
       didalam analisis klasik diyakini bahwa tingkat upah mengalami perubahan –perubahan dan ini merupakan factor lain yang akan menjamin tercapainya tingkat penggunaan tenaga penuh. Keynes mengritik pendapat ini dan selanjutnya menunjukkan bahwa dari sudut kenyataan yang terdapat dalam masyarakat dan dari sudut teori, pendapat itu tidak benar. Kalu dibandingkan pendapat ahli-ahli ekonomi klasik itu dengan kenyataan yang sebenarnya wujud dalam suatu perkonomian modern, akan dapat dilihat bahwa tingkat upah tidak mudah mengalami penurunan. Sebagai akibatnya penganguran menjadi lebih sukar untuk dihapuskan. Dalam perekonomian modern terdapat persatuan-persatuan pekerja yang selalu mempertahankan dan memperjuangkan perbaikan nasib para pekerja. Usaha ini termasuklah menjaga agar para pekerja diberi upah yang wajar. Persaruan pekerja akan selalu menentang setiap usaha untuk menurunkan tingkat upah yang dibayarkan kepada para pekerja. Kekuasaan ini menyebabkan tingkat upah tidak mudah untuk diturunkan.
4. Pendapatan nasional
       Analisis Keynes menunjukkan tentang pentingnya arti peranan dari pengeluaran agregat ke atas jumlah barang dan jasa yang akan diproduksikan oleh sektor perusahaan di dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi. Ini berarti analisis Keynes lebih banyak memperhatikan aspek permintaan, yaitu menganalisis mengenai peranan dari permintaan berbagai golongan masyarakat didalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang akan dicapai oleh sesuatu perekonomian. Pada hakekatnya analisis itu berpendapat bahwa tingkat kegiatan ekonomi negara ditentukan oleh besarnya permintaan efetif, yaitu permintaan yang disertai oleh kemampuan untuk membayar barang dan jasa yang diminta tersebut, yang wujud dalam perekonomian. Bertambah besar permintaan efektif yang wujud dalam perekonomian, bertambah besar pula tingkat produksi yang akan dicapai oleh sektor perusahaan. Keadaan ini dengan sendirinya akan menyebabkan pertambahan dalam tingkat kegiatan ekonomi, pertambahan penggunaan tenaga kerja dan pertambahan penggunaan factor-faktor produksi.

Analisis Keynes merupakan analisis jangka pendek. Ini berarti analisisnya memisalkan bahwa jumlah maupun kemampuan dari factor-faktor produksi tidak mengalami pertambahan. Oleh sebab itu apabila kegiatan ekonomi bertambah tinggi dan lebih banyak factor-faktor produksi digunakan, pengangguran tenaga kerja dan factor-faktor produksi lainnya akan berkurang. Makin besar permintaan efektif makin kecil jurang di antara tingkat kegiatan ekonomi yang tercapai dengan tingkat kegiatan ekonomi pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Sebagai akibatnya tingkat pengangguran akan menjadi semakin rendah.
Dalam analisisnya Keynes membagikan permintaan agregat kepada dua jenis pengeluaran: pengeluran konsumsi oleh rumah tangga dan penanaman modal oleh para pengusaha. Dalam analisis makro ekonomi yang wujud sekarang pengeluran agregat dalam perekonomian meliputi pula pengeluaran pemerintah dan ekspor. Dengan demikian pengeluran agregat dapat dibedakan kepada empat komponen: konsumsi, rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, dan ekspor.
5. Kegiatan ekonomi
         Keynes menciptakan pula suatu pendekatan baru dalam analisis ekonomi, yaitu ia menganalisis kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam perekonomian sebagai suatu keseluruhan, dan bukan menganalisis bagian-bagian kecil daripadanya. Dan yang lebih penting lagi, Keynes mengemukakan suatu teori yang menggambarkan tentang bagaimana tingkat kegiatan ekonomi dalam sesuatu negara ditentukan, dan factor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi tersebut. Pandangannya tersebut sangat berbeda dengan pandangan ahli-ahli ekonomi klasik. Hal-hal yang diterngkan oleh Keynes adalah :
a.       Peranan perbelanjaan agregat dalam menentukan kegiatan ekonomi
b.      Komponen utama dalam perbelanjaan agregat
c.       Contoh angka dan gambaran secara grafik mengenai penentuan kegiatan sesuatu perekonomian.
   





PERBEDAAN TEORI KEYNES DAN TEORI KLASIK

Teori Klasik
Teori  Keynes
Cara mengatasi pengagguran  adalah dengan mengurangi tingkat upah
Cara mengurangi pengangguran adalah dengan memperbanyak investasi
Pemerintah memiliki peran minimal dalam perekonomian
Pemerintah memiliki peran besar dalam perekonomian
Bertumpu pada masalah-masalah mikro
Bertumpu pada masalah-masalah makro
Berlandaskan pada hokum “say” yaitu “penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri”
Menganggap itu sebuah kekeliruan karena biasanya permintaan lebih kecil dari penawaran
Jumlah tabungan akan selalu sama dengan jumlah investasi
Jumlah tabungan tidak sama dengan jumlah investasi
Posisi keseimbangan sumber daya, termasuk didalamnya sumber daya tenaga kerja akan dimaanfaatkan secara penuh. Seandainya terjadi pengangguran, pemerintah tidak perlu melakukan tindakan kebijaksanaan apapupun.
Dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai pandangan klasik. Dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat buruh yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah.

T
B.  PERAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI
          Seperti disinggung di muka pemerintah adalah penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama adalah untuk meningkatkan kesejahtraan. Untuk menyejahtrakan masyarakat diperlukan aneka barang dan jasa yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan, disamping terjadinya lapangan pekerjaan yang memadai bagi masyarakat sebagai sumber nafkah untuk mendapatkan pengahasilan guna membeli barang dan jasa yang dibutuhkannya. Untuk mencapai kedua hal tersebut, diperlukan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Peningkatan aktivitas ekonomi memerlukan investasi baik oleh negara yang dilakukan oleh pemerintah, maupun oleh swasta yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, maka peran penting pemerintah di bidang ekonomi adalah bagaimana meendorong penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat, serta pembukaan lapangan pekerjaan sebagai sumber nafkah bagi masyarakat.
1. Terajaminnya penyediaan barang dan jasa untuk masyarakat
            Berbagai kebutuhan masyarakat dapat dikelompokan pada dua kelompok besar, yaitu kebutuhan berbentuk barang, seperti makanan dan minuman, pakaian, rumah, kendaraan, dan sebagainya, serta kebutuhan berbentuk jasa, seperti penawaran kesehatan, perlindungan keamaanan dan sebagainya. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan di atas diperlukan beraneka ragam barang dan jasa, yang pengadaannya memerlukan berbagai tahap dan proses. Tahap awal dari pengadaan barang dan jasa, yang dibutuhkan untuk kelangsungan kehidupan masyarakat di masa mendatang, adalah melakukan melakukan investasi saat ini. Tanpa ada investasi saat ini sulit membayangkan kebutuhan barang dan jasa untuk kelangsungan kehidupan di masa datang dapat terpenuhi. Pada hakikatnya setiap pemerintaha berfungsi mewakili negara dalam mencapai tujuannya. Misi utama dari dibentuknya suatu pemerintahan adalah menjalankan fungsi dan tugas negara. Pemerintahan sebagai penyelenggara  negara bertugas melayani kebutuhan dan melindungi kepentingan masyarakat (publik).
2. Tersedianya lapangan pekerjaan sebagai sumber nafkah bagi masyarakat.
            Keberhasilan suatu pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sangat ditentukan oleh kemampunnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Maka dari itu pemerintahan seyogianya perlu memikirkan kesejahtraan rakyat secara keseluruan, melalui penciptaan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya.

Tugas pemerintahan di bidang ekonomi adalah meningkatkan dan melindungi kesejahtraan masyarakat secara berkelanjutan, yang diindikasikan oleh peningkatan Pendapatan Asli Masyarakat (PAM) dan Peningkatan Asli Negara melalui pengelolaan sumber daya ekonomi nasional yang tergambar dalam APBN, khusunya pada bagian penerimaan negara yang bukan dari utang. [3] Sedangkan tugas di luar ekonomi adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus peningkatan kesejahtraan masyarakat.

C. TEORI PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
1. Teori Mazhab Historismus
         Pola pendekatan yang berpangkal pada perspektif sejarah (fenomena ekonomi : perkembangan menyeluruh dan dalam tahap dalam perjalan sejarah). Mazhab ini mendominasi pemikiran ekonomi di Jerman selama abad XIX sampai awal XX
a.      Friedrich List th. 1840 (cara produksi)
        merupakan pelopor Historismus : eksponen Nasionalisme Ekonomi  bahwa tahap perkembangan ekonomi yaitu dgn cara produksi :
1.      tahap Primitip
2.      tahap beternak
3.      tahap pertanian
4.      tahap pengolahan
5.      manufacturing
6.      pertanian, industri pengolahan dan perdagangan

List juga berpendapat bahwa daerah-daerah dengan iklim sedang paling cocok untuk pengembangan industri, karena adanya kepadatan penduduk yang sedang yang merupakan pasar yang cukup memadai. Sedangkan daerah tropis kurang cocok karena pada umumnua daerah tersebut berpenduduk sangat padat dan pertanian masih kurang efisien.
b.      Bruno Hildebrand th 1848 (cara distribusi)
    Terjadi evolusi dalam masyarakat, Bruno mengkritik List : bahwa perkembangan ekonomi bukan didasarkan pada cara produksi/ cara konsumsi tetapi lebih kepada cara distribusi yang digunakan, yaitu :
1.      Perekonomian barter (natura)
2.      Perekonomian uang
3.      Perekonomian kredit
Teori Bruno memiliki kelemahan yaitu : tidak jelas proses perkembangan dari tahap tertentu ke tahap berikutnya dan tidak memberi sumbangan yang berarti pada peralatan analisis di bidang ilmu ekonomi

c.       Karl Bucher (produksi dan distribusi)
        Pendapat Bucher merupakan sintesa dari List dan Hildebrand. Menurut Bucher , perkembangan ekonomi melalui 3 tahap , yaitu :
1.      Produksi untuk kebutuhan sendiri (subsistem)
2.      Perekonomian kota di mana pertukaran sudah meluas
3.      Perekonomian nasional di mana peran pedagang menjadi semakin penting
Dari ketiga teori , Bucher lebih menyempurnakan mazhab ini karena mensintesakan antara pemikiran List dan Hildebrand.

d.      Walt Whitman Rostow (W. W. Rostow)
         rostow Teori ini sangat populer dan paling banyak komentar dari ahli. Menurut Rostow pembangunan ekonomi merupakan suaru proses yang dapat menyebabkan :
1.      Perubahan Orientasi ekonomi, politik dan social yang pada mulanya berorientasi kepada suatu daerah meenjadi berorientasi keluar
2.       Perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga yaitu kesadaran untuk membina keluarga kecil
3.       Perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat dari melakukan investasi yang tidak produktif menjadi investasi yang produktif
Perubahan sikap hidup dari adat istiadat yang kurang merangsang pembangunan ekonomi , misal : kurang menghargai waktu kerja orang lain.
WW Rostow membedakan pembangunan ekonomi kedalam 5 tahap
a.       tahap Masyarakat Tradisional
b.      tahap prasyarat tinggal landas
c.       tahap tinggal landas
d.      tahap menuju kedewasaan
e.       tahap konsumsi tinggi
2. Teori Klasik dan Teori Non klasik ( Mazhab Analitis)
Tokoh ekonomi Klasik : Adam Smith , David Ricardo , Alfred Marshall
  a. Adam Smith
          Capture Adam Smith meruapakn pelopor pembangunan ekonomi, kebijaksanaan laissez-faire  dan free trade. Dua aspek utama pertumbuhan ekonomi menurut smith :
1. Pertumbuhan output total
Unsur pokok dari sistem produksi suatu negarra menurut Smith ada tiga yaitu ; SDA, SDM, barang modal yang ada. Semakin besar stok modal , menurut Smith , semakin besar kemungkinan dilakukannya Spesialisasi dan Pembagian kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas per kapita.
2. Pertumbuhan penduduk
Jumlah penduduk akan meningkatkan tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsistem yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. jika tingkat upah di atas tingkat subsistem, maka orang-orang akan kawin pada umur muda, tingkat kematian menurun, jumlah kelahiran meningkat. Laju permintaan akan tenaga kerja akan ditentukan oleh laju pertumbuhan stok modal dan laju pertumbuhan output.
  b. David Ricardo
              ricardoTeori david ricardo fokus kepada keunggulan komparatif. Teorinya tidak jauh beda dengan teori Adam Smith (perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output). Jumlah faktor produksi (SDA, tanah) tidak bisa bertambah, sehingga akhirnya menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat. Teori Ricardo ini diungkapkan dalam bukunyaberjudul The Principles of Political Economy and Taxation (1917).
            Terbatasnya jumlah tanah (faktor produksi) , maka pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) akan menurunkan produk marjinal , hal ini dikenal dengan istilah The law of diminishing returns. Peranan akumulasi modal dan kemajuan teknologi adalah cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja artinya bisa memperlambat bekerjanya the  law of diminishing returns yang pada gilirannya akan memeperlambat pula penurunan tingkat hidup ke arah tingkat hidup minimal. inilah inti dari proses pertumbuhan ekonomi (kapitalis) menurut Ricardo. Proses ini tidak lain adalah proses tarik menarik antara kedua dua kekuatan dinamis yaitu The law of diminishing returns dan kemajuan teknologi ,yang dimenangkan oleh The law of diminishing returns.
            Dalam jangka panjang perekonomian akan mencapai “stasionary state” . Stasionary state merupakan suatu kondisi perkembangan ekonomi tidak terjadi sama sekali dan pertumbuhan penduduk yang cepat akan menurunkan pembangunan ke tahap yang rendah.
Ciri-ciri masyarakat mencapai posisi stasioner:
1.      tingkat output konstan
2.      jumlah penduduk konstan
3.      pendapatan per kapita juga menjadi konstan
4.      tingkat upah pada tingkat upah minimal
5.      tingkat keuntungan minimal
6.      akumulasi modal berhenti (stok modal konstan)
7.      tingkat sewa tanah maksimal
Teori Non Klasik : dirintis oleh Robert Solow dan Trevor Swan
         Pada teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada pertambahan penyedia faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi
        Rasio modal-output bisa beruabah. Dengan kata lain, suatu perekonomian mempunyai kebebasan yang tak terbatas dalam menentukan kombinasi modal dan tenaga kerja yang akan digunakan untuk menghasilkan tingkat output tertentu.
3. TEORI KEYNESIAN (HARROD-DOMAR)
          dikembangkan oleh Evsey Domar dan R. F Harrod . Teori ini menganalisa syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian tumbuh dalam jangka panjang; perbandingan efektivitqs investasi diformulasikan dalam ICOR. ASumsi teori Harrod-Domar :
      Perekonomian dalam keadaan full-employment  dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh
     Perekonomian terdiri dari sektor rumah tangga dan swasta (perusahaan)
Besarnya tabungan masyarakat proporsional dengan besarnya pendapatan nasional
       Kecenderungan menabung (MPS) besarnya tetap, demikian juga ratio antara capital output ratio juga tetap .
        Dalam teori ini fungsi produksinya berbentuk L karena sejumlah modal hanya dapat menciptakan suatu tingkat output tertentu (modal dan tenaga kerja tidak substitutif). Menurut Harrod-Domar , setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal yang rusak.


4. TEORI SCHUMPETER
     schumpeterteori ini menjelaskan peranan pengusaha dalam proses pembangunan. Faktor utama perkembangan ekonomi adalah proses inovasi yang dilakukan oleh para enterprenuer (pengusaha). inovasi memberikan pengaruh terhadap produk baru, cara berproduksi yang baru , daerah pemasaran yang baru, sumber bahan mentah yang baru dan perubahan organisasi yang lebih efisien.
5. TEORI KETERGANTUNGAN
        tergabungnya secara paksa daerah-daerah pinggiran ke dalam ekonomi kapitalis dunia ; penyebab keterbelakangan NSB
      Implikasi ->tanpa kolonialisme dan integrasi ke sistem kapitalisme dunia, NSB mampu mencapai tingkat kesejahteraan tinggi dan dapat mengembangkan pengolahan (manufacturing) mereka atas usaha dan kekuatan sendiri
     mengabaikan faktor-faktor internal; struktur sosial budaya dan pola perilaku masyarakat prakolonial
     terlalu melebihkan efisiensi administratif untuk menekankan kemungkinan yang sebenarnya terbuka bagi negara-negara untuk mengalami suatu transisi kapitalisme borjuis
teori ini melihat NSB mengalami kekakuan institusional politik dan ekonomi dalam dan luar negeri dan terjebak dalam hubungan ketergantungan dan dominasi negara-negara industri.
Tiga Model Ketergantungan
       Model Ketergantungan neocolonical ; terjadi keterbelakangan dan kesenjangan anatara negara kaya dan negara miskin dalam sistem kapitalis
       model paradigma keliru , terjadinya keterbelakangan NSBakibat nasehar yang salah dan tidak tepatnya para ahli internasional yang pandai tapi kurang informasi, melenceng, etnosentris dan mempunyai rested interest untuk kepentingan mereka dan organisasi internasional
      Model pembangunan dualistic ; dunai menunjukkan dualisme aliran keberadaanya, dualistis antara negara kaya dan miskin, antara superior dan inferior yang keberadaannya selalu berdampingan.

D. KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
1. Definisi Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)
          Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.
Macam – macam kebijakan fiskal yang ditempuh dapat berupa :
1. Sistem pajak progresif
Dalam sistem ini pembebanan pajak dilakukan dengan penggunaan persentase yang tidak sama, semakin tinggi pendapatan / kekayaan seseorang, maka semakin besar juga persentase beban pajaknya.
Sistem ini ada kebaikan dan kelemahannya. Kebaikannya antara lain adalah bahwa dengan cara ini mengurangi jumlah perbedaan pendapat orang yang kaya dengan golongan yang miskin dengan jalan mengurangi dari atas. Golongan kaya melalui Pemerintah terpaksa memberikan sebagian kekayaannya, yang oleh Pemerintah kemudian dimanfaatkan untuk pembuatan sarana sosial. Kelemahannya antara lain adalah mendorong golongan yang berpenghasilan tinggi untuk menyulap kekayaan yang besar menjadi tidak besar, dan memasukkan segala macam kebutuhan pribadi, ke dalam ongkos – ongkos sehingga seolah –olah labana menjadi sedikit. Karena labnaya sedikit, pembebanan pajak kemudian juga sedikit.
2.  Kebijakan dalam ekonomi terbuka
Sistem terbuka disini berarti bersedia menerima pengaruh dari luar. Dengan terbukanya sistem ekonomi suatu negara, maka penanaman modal asing dapat diterima. Apabila dalam menghadapi masalah penanaman modal asing tersebut, dipertimbangkan masak – masak, akan dapat membantu pembanguna pada negara yang bersangkutan. Tetapi apabila tidak, maka justru akan terus dikuasai oleh pemilik modal asing, dengan perusahaan multi nasionalnya. Dengan sitem ekonomi terbuka, pengaruh konjungtur dunia dapat menggoyangkan perekonomian dalam negeri.
3.  Kebijakan tabungan negara
Pada negara berkembang dimana sebagian besar masyarakatnya mempunyai penghasilan yang rendah, sulit mengadakan tabungan. Oleh karena itu tabungan hanya lebih dimungkinkan, apabila yang menjalankan itu Negara. Tabungan Negara dapat dimanfaatkan untuk pembentukan social overhead capitalyang nantinya akan sangat bermanfaat bagi kelancaran usaha meningkatkan kehidupan sosial ekonomis.
Negara Indonesia yang sedang dilanda krisis ekonomi yang berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Dimana Tingginya tingkat krisis yang dialami negeri kita ini diindikasikan dengan laju inflasi yang cukup tinggi. Sebagai dampak atas inflasi, terjadi penurunan tabungan, berkurangnya investasi, semakin banyak modal yang dilarikan ke luar negeri, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi seperti ini tak bisa dibiarkan untuk terus berlanjut dan memaksa pemerintah untuk menentukan suatu kebijakan dalam mengatasinya. Kebijakan moneter dengan menerapkan target inflasi yang diambil oleh pemerintah mencerminkan arah ke sistem pasar. Artinya, orientasi pemerintah dalam mengelola perekonomian telah bergeser ke arah makin kecilnya peran pemerintah.
Dari semua unsure APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan Negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiskal. Contoh kebijakan fiskal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi,pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.
Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.
2, Definisi Kebijakan Moneter (monetary policy)
Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.
Dengan kata lain,Kebijakan moneter adalah proses di mana pemerintah, bank sentral, atau otoritas moneter suatu negara kontrol suplai (i) uang, (ii) ketersediaan uang, dan (iii) biaya uang atau suku bunga untuk mencapai menetapkan tujuan berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
Kebijakan Moneter bertumpu pada hubungan antara tingkat bunga dalam suatu perekonomian, yaitu harga di mana uang yang bisa dipinjam, dan pasokan total uang. Kebijakan moneter menggunakan berbagai alat untuk mengontrol salah satu atau kedua, untuk mempengaruhi hasil seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dengan mata uang lainnya dan pengangguran. Dimana mata uang adalah di bawah monopoli penerbitan, atau dimana ada sistem diatur menerbitkan mata uang melalui bank-bank yang terkait dengan bank sentral, otoritas moneter memiliki kemampuan untuk mengubah jumlah uang beredar dan dengan demikian mempengaruhi tingkat suku bunga (untuk mencapai kebijakan gol).
Adalah penting bagi para pembuat kebijakan untuk membuat pengumuman kredibel. Jika agen-agen swasta ( konsumen dan perusahaan ) percaya bahwa para pembuat kebijakan berkomitmen untuk menurunkan inflasi , mereka akan mengantisipasi harga di masa depan lebih rendah daripada yang (bagaimana ekspektasi yang terbentuk adalah hal yang sama sekali berbeda, misalnya membandingkan ekspektasi rasional dengan ekspektasi adaptif ).
Jika seorang karyawan berharap harga akan tinggi di masa depan, ia akan membuat kontrak upah dengan upah yang tinggi untuk mencocokkan harga-harga. Oleh karena itu, harapan upah yang lebih rendah tercermin dalam perilaku penetapan upah antara karyawan dan majikan (upah lebih rendah karena harga diharapkan lebih rendah) dan karena upah tersebut sebenarnya lebih rendah tidak ada demand pull inflasi karena karyawan menerima upah lebih kecil dan tidak ada biaya tekanan inflasi karena majikan membayar kurang dari upah.
Untuk mencapai tingkat inflasi rendah, pembuat kebijakan harus memiliki pengumuman kredibel, yaitu agen-agen swasta harus percaya bahwa pengumuman ini akan mencerminkan kebijakan masa depan yang sebenarnya. Jika pengumuman tentang target inflasi yang rendah tingkat dibuat tetapi tidak diyakini oleh agen-agen swasta, penetapan upah akan mengantisipasi tingkat inflasi yang tinggi dan upah akan semakin tinggi dan inflasi akan meningkat. Sebuah upah yang tinggi akan meningkatkan permintaan konsumen ( demand pull inflation ) dan biaya sebuah perusahaan ( cost push inflation ), sehingga inflasi meningkat. Oleh karena itu, jika pengumuman seorang pembuat kebijakan tentang kebijakan moneter yang tidak dapat dipercaya, kebijakan tidak akan memiliki efek yang diinginkan.
Jika pembuat kebijakan percaya bahwa agen-agen swasta mengantisipasi inflasi yang rendah, mereka memiliki insentif untuk mengadopsi kebijakan moneter ekspansionis (dimana manfaat marjinal meningkatkan output ekonomi melampaui biaya marjinal inflasi), namun, dengan asumsi agen-agen swasta memiliki ekspektasi rasional , mereka tahu bahwa para pembuat kebijakan memiliki insentif ini. Oleh karena itu, agen-agen swasta tahu bahwa jika mereka mengantisipasi inflasi yang rendah, kebijakan ekspansionis akan diadopsi yang menyebabkan peningkatan inflasi. Akibatnya, (kecuali para pembuat kebijakan dapat membuat pengumuman inflasi yang rendah mereka kredibel), agen-agen swasta mengharapkan inflasi yang tinggi. antisipasi ini dipenuhi melalui harapan adaptif (perilaku upah-setting), maka, ada inflasi yang lebih tinggi (tanpa manfaat produksi meningkat). Oleh karena itu, kecuali pengumuman kredibel dapat dibuat, kebijakan moneter yang ekspansif akan gagal.
Pengumuman dapat dilakukan kredibel dalam berbagai cara. Salah satunya adalah untuk mendirikan bank sentral yang independen dengan target inflasi yang rendah (tapi tidak ada target output). Oleh karena itu, agen-agen swasta tahu bahwa inflasi akan rendah karena sudah diatur oleh badan independen. Bank-bank sentral dapat diberikan insentif untuk memenuhi target (misalnya, anggaran yang lebih besar, bonus upah untuk kepala bank) untuk meningkatkan reputasi dan sinyal komitmen yang kuat untuk tujuan kebijakan. Reputasi merupakan elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Tapi gagasan reputasi tidak harus bingung dengan komitmen.
Sementara bank sentral mungkin memiliki reputasi baik karena kinerja yang baik dalam melakukan kebijakan moneter, bank sentral yang sama tidak mungkin telah memilih bentuk komitmen tertentu (seperti penargetan rentang tertentu untuk inflasi). Reputasi memainkan peran penting dalam menentukan berapa pasar percaya pengumuman komitmen tertentu untuk tujuan kebijakan tetapi kedua konsep tidak boleh berasimilasi. Juga, perhatikan bahwa di bawah ekspektasi rasional, tidak perlu bagi pembuat kebijakan untuk telah menetapkan reputasi melalui tindakan kebijakan masa lalu; sebagai contoh, reputasi kepala bank sentral mungkin berasal sepenuhnya dari ideologi nya, latar belakang profesional , pernyataan publik, dan lain – lain.
Bahkan telah berpendapat  bahwa untuk mencegah beberapa patologi terkait dengan inkonsistensi waktu pelaksanaan kebijakan moneter (inflasi berlebihan tertentu), kepala bank sentral harus memiliki kebencian yang lebih besar untuk inflasi dari sisa ekonomi pada rata-rata. Oleh karena itu reputasi bank sentral tertentu tidak perlu terikat pada kinerja masa lalu, melainkan untuk pengaturan kelembagaan tertentu bahwa pasar dapat digunakan untuk membentuk ekspektasi inflasi.
Meskipun sering diskusi kredibilitas yang berkaitan dengan kebijakan moneter, makna yang tepat dari kredibilitas jarang didefinisikan. kurangnya kejelasan tersebut dapat berfungsi untuk memimpin kebijakan jauh dari apa yang diyakini paling menguntungkan. Misalnya, kemampuan untuk melayani kepentingan umum adalah salah satu definisi dari kredibilitas sering dikaitkan dengan bank sentral. Keandalan dengan mana suatu bank sentral janjinya juga merupakan definisi umum. Sementara semua orang setuju kemungkinan besar bank sentral tidak boleh berbohong kepada publik, perselisihan luas ada di bagaimana bank sentral dapat melayani kepentingan publik. Oleh karena itu, kurangnya definisi dapat mendorong orang untuk percaya bahwa mereka mendukung satu kebijakan tertentu kredibilitas ketika mereka benar-benar mendukung lain.
Hubungan Antara Kebijakan Fiskal Dan Moneter
            Sebagaiman kita ketahui bahwa kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga, dan pasar uang dan surat berhargta itu akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada giliranya permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa. Kondisi di pasar barang dan jasa ini akan menentukan tingkat harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat upah yang di harapkan. Keduanya akan memiliki umpan balik yaitu pendapatan akan memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat dan upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar surat berharga.


BAB III
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

       Setelah kita menelaah dan menjumpai beberapa materi diatas, bahwa kita pahami bahwa muka pemerintah adalah penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama adalah untuk meningkatkan kesejahtraan. Salah satu kesejahtraan di bidang ekonomi di suatu negara misalnya, terajaminnya penyediaan barang dan jasa untuk masyarakat, dan tersedianya lapangan pekerjaan sebagai sumber nafkah bagi masyarakat

       Dengan adanya kegiatan ekonomi menyebabkan ada dampak kepada pihak yang mendapatkan imbas yang biasa dinamakan eksternalitas, yang mana eksternalitas itu bisa berdampak positif atau negatif. Maka apabila eksternalitas negatif maka pemerintah harus berperan serta mengatasi eksternalitas negatif tersebut. Jadi perekonomian negara harus dikembangkan sehingga bisa tercapai suatu kesejahtaraa untuk masyarakat dalam suatu negara.

B. Saran

       Dari makalah yang telah  penulis buat, mungkin terdapat kesalahan dan kekurangan baik itu dari penulisan atau dari kata-katanya, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik  dari para pembaca, agar dapat memberikan motivasi atau nasihat guna memperbaiki makalah ini nantinya.










DAFTAR PUSTAKA

Karim, Adiwarman A. 2008. Ekonomi Makro Islam. Jakarta: RajaGrifindo Persada.
Mankiw, N. Gregory. 2003. Pengantar Ekonomi Edisi Kedua Jilid 1. Jakarta: Erlangga.

Mankiw, N. Gregory. 2012. Pengantar Ekonomi Mikro. Jakarta: Salemba Empat.

Noor, Henry Faizal. 2011. Ekonomi Manajerial. Jakarta: Rajawali Pres.

Tambunan, Tulus T.H. 2012. Perekonomian Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.


Tim Kompre 51 . 2012. Modul Kompre Statistik ekonomi . Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Statistik

Tim Kompre 50 . 2011. Soal, Jawaban, Rangkuman Statistik Ekonomi . Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Statistik

Todaro, Michael P . 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta : Erlangga






 Ibnu Syamsi, Drs. S.U., Dasar – Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara, Jakarta, 1983.
http://dictionary.reference.com/browse/straitjacket
 http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_moneter
http://organisasi.org/definisi-pengertian-kebijakan-moneter-dan-kebijakan-fiskal-instrumen-serta-penjelasannya
http://pisoftskill.blogspot.com/2011/05/kebijakan-fiskal-dan-moneter-dalam.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar